chatting area


ShoutMix chat widget

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Selasa, 30 November 2010

Wisata Hutan Aceh

PEMBANGUNAN Aceh secara berkelanjutan atau sering disebut dengan Aceh Green Vision merupakan keinginan dan harapan pemerintah dan rakyat Aceh dalam melaksanakan pembangunan dengan azas pelestarian sumberdaya alam dengan ekosistemnya melalui pemanfaatan sumberdaya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Aceh.

Pemerintah Aceh telah mengkampanyekan konsep dan gagasan tersebut baik dalam forum nasional maupun internasional. Konsep dan gagasan tersebut pertama sekali dideklarasikan pada forum pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim (climate change) di Bali pada akhir tahun 2009. Pemerintah Aceh secara aktif terus mengikuti pertemuan tersebut termasuk menghadiri pertemuan Kopenhagen.

Aceh yang memiliki Taman Nasional Leuser dan Kawasan Ulu Masen merupakan salah satu kawasan hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia, karena memiliki keanekaragaman hayati (biodiversity) yang sangat tinggi. Pada tahun ini Aceh menjadi tuan rumah Perhelatan akbar Governors Climate Change dan Forest Taskforce tersebut. Pertemuan ini sangat strategis bagi provinsi paling ujung bagian barat Indonesia ini dan berada di tengah-tengah berbagai kawasan yang diprediksikan menjadi kawasan tersibuk di dunia dimasa akan datang. Pertemuan ini sebenarnya menjadi ajang dan kampanye Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, namun pertemuan begitu penting dan strategis ini belum dikemas sedemikian rupa sehingga menarik orang luar untuk datang dan berkunjung ke Aceh.

Para ahli di seluruh dunia telah sepakat bahwa hamparan hutan alam Aceh merupakan salah satu hutan tropis yang kaya dengan keanekaragaman hayatinya. Sangat beralasan dunia menaruh perhatian yang sangat besar pada hutan Aceh, tatkala negara-negara lain terutama negara industri maju hutannya sudah diekploitasi dan hancur. Semua pihak mengharapkan hutan Aceh tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi di dunia. Kondisi ini merupakan suatu keunggulan bagi Aceh sekaligus sebagai tantangan mengingat besarnya perhatian masyarakat internasional terhadap hutan Aceh. Namun sayangnya posisi tawar-menawar Aceh masih sangat rendah. Aceh belum bisa menunjukkan pada masyarakat dunia suatu kawasan yang dikelola secara terpadu dengan melibatkan peran aktif masyarakat setempat dan stakeholder lainnya dengan prinsip-prinsip Aceh Green Vision. Kawasan ini bisa dijadikan kawasan wisata yang sangat menguntungkan dengan berbagai fasilitas antraksi yang disediakan negara. Menariknya lagi apabila kawasan itu dibuat di dalam kawasan hutan (habitat in situ). Masyarakat bisa menyaksikan harimau, gajah, buaya, orang utan serta beberapa satwa liar lainnya di dalam kawasan hutan. Masyarakat bisa menyaksikan satwa-satwa liar tersebut melalui kereta gantung (cabel car) atau melalui menara atau melalui kenderaan yang disediakan piahk pengelola.

Korea Selatan dengan Konsep Korean Green Vision berhasil membuat dan mengkampanyekan ide ini dengan sangat mencengangkan dunia, walaupun tanpa ada satwa liar dan keanekaragaman hayati lainnya yang sangat terbatas. Korea Selatan berhasil menyulap kawasan industri dengan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Sejumlah Taman Nasional seperti Seoraksan, Kebun Raya, Museum Kupu-Kupu, Museum Kayu telah dibangun dan dikelola dengan sangat professional. Kawasan-kawasan ini telah dikunjungi ribuan wisatawan dalam dan luar negeri setiap harinya dan telah mendatang devisa yang sangat besar bagi negara.

Korea Selatan juga berhasil membuat animasi dan fenomena-fenomena alam seperti terjadinya banjir, tanah longsor, kekeringan dan lain-lain yang sangat menakjubkan dunia sehingga mendatangkan puluhan pelajar dan mahasiswa untuk belajar setiap harinya ke Korea tidak mengherankan sejumlah kayu tropis dari Aceh seperti Kruing (Dipterocarpacea sp), Meranti (Shorea sp) terkoleksi dengan baik di Museum Kayu di negara yang tidak pernah ditumbuhi kayu-kayu tropis ini. Pemerintah Korea Selatan juga setiap tahunnya mengundang sejumlah organisasi massa, mahasiswa dan pelajar maupun tokoh-tokoh dunia untuk datang dan menyaksikan kemajuan Korea dengan Korean Vision Green.

Ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi kawasan konservasi apabila dikelola dengan baik dan serius akan mendatangkan efek ganda yang sangat besar bagi daerah. Kunjungan dan daya tarik masyarakat dunia untuk datang ke Aceh menyaksikan sejumlah antraksi wisata alam ini akan memberikan efek ganda ke sektor lain terutama jasa transportasi seperti penerbangan, taxi, kenderaan umum, rumah makan dan penginapan yang kesemuanya menjadi PAD Pemerintah Aceh.

Ke depan apabila visi ini dijalankan secara terpadu dalam suatu paket yang terintegrasi dan dikemas dengan baik termasuk promosinya secara gencar dan besar-besaran, maka akan memberikan altenatif pilihan menarik bagi masyarakat dunia untuk berkunjung ke Aceh. Hal ini akan lebih menarik lagi apabila dikemas dengan paket wisata tour tsunami dan wisata bahari Sabang serta paket wisata islami lainnya. Tentu hal ini akan membuat orang betah dan senang untuk tinggal berlama-lama dan menghabiskan uangnya di Aceh.

Sayangnya sudah lebih setahun Aceh Green Vision dideklarasikan, demikian juga Museum Tsunami, Taman ‘Thank The World’ yang telah diresmikan Presiden SBY beserta sejumlah artifak lain seperti PLTD Apung, Kapal diatas rumah, belum mampu dikelola dengan baik sehingga menjadi tujuan yang menarik bagi masyarakat dunia berkunjung ke Aceh.

Saya yakin apabila semua pihak sepakat dan mengelola secara serius dan dijadikan agenda Visi Aceh 2025, Aceh yang menjadi pusat pembelajaran lingkungan dan kearifan terhadap sumberdaya alam serta kesiagaan terhadap bencana menjadi daya tarik tersendiri bagi Aceh yang diperkaya dengan kultur dan budaya setempat, demikian juga halnya dengan pembelajaran demokrasi akan terwujud, insya Allah.

Hutan Aceh Berkurang 32.657 Hektare/Tahun


BANDA ACEH - Dalam sepuluh tahun terakhir (1998-2008), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat luas hutan di Aceh berkurang hingga 914.222 hektare. “Itu artinya setiap tahun hutan di daerah ini berkurang rata-rata sekitar 32.657 hektare,” ungkap Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Teuku Muhammad Zulfikar pada Lokakarya Gagasan Revitalisasi Forum Multipihak untuk Perlindungan Hutan Aceh di Aula Bappeda Aceh, Rabu (31/3).

Menurut pihak Walhi, dampak terus berkurangnya luas kawasan hutan di Aceh, bencana alam seperti banjir dan tanah longsor meningkat. Pada 2007 peristiwa banjir dalam setahun baru sekitar 46 kejadian, tahun 2008 naik menjadi 100 kejadian, dan naik lagi menjadi 134 kejadian pada 2009. Selain banjir, peristiwa tanah longsor juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2007 masih delapan kejadian namun pada 2008 naik drastis menjadi 37 kejadian, dan 2009 40 kejadian.

Menurut Zulfikar, bencana alam itu menjadi bukti bahwa pengurangan luas kawasan hutan setiap tahun telah berdampak luas dan sangat buruk bagi lingkungan hidup dan manusia. Sebenarnya, lanjut Zulfikar, Gubernur Aceh telah membuat program moratorium logging atau jeda (penghentian sementara) penebangan kayu bulat di hutan. Untuk menguatkan program itu, gubernur membuat program lagi yaitu Aceh Green.

Kedua program tersebut, diakui oleh pihak Walhi Aceh bertujuan sangat baik, tapi aksi di lapangannya belum berjalan maksimal. “Program yang dibuat baru pada tahap pemberitahuan kepada publik, belum sampai pada pemberian sanksi yang berat dan tegas bagi yang melakukan pelanggaran,” tandas Zulfikar dibenarkan Ketua Mukim Aceh Besar, Nasruddin yang merupakan salah seorang peserta lokakarya.

Nasruddin menjelaskan, di Aceh Besar, areal hutan sangat terbatas, tapi jumlah kilang kayu mencapai empat unit. Kalau dalam satu mukim terdapat empat kilang kayu, sementara persediaan stok bahan baku kayu bulatnya belum jelas dari mana diambil, otomatis atau bisa diduga akan ada kegiatan illegal logging untuk pemenuhan kebutuhan kayu pada empat kilang kayu tersebut.

Nasruddin menawarkan solusi, untuk menurunkan luas areal hutan yang dirusak, harus ada kemauan dan komitmen semua pihak mengimplementasikan aksi konkrit moratorium logging dan Aceh Green di lapangan. “Aksi di lapangan jangan setengah hati. Seperti yang terjadi sekarang, Polhut direkrut mencapai 2.000 orang, hutan lindung terus ditebang bahkan banyak yang telah beralih fungsi menjadi kebun,” kata Nasruddin.

Perlu qanun
Seorang peserta lokakarya lainnya, Yacob Ishadamy dari Aceh Green sependapat dengan saran Nasruddin. Menurutnya, sisa areal hutan Aceh sekitar 3,3 juta hektar lagi perlu diselamatkan. Yacob mengatakan, selain perlu kemauan dan komitmen, perlu juga pembuatan data base tata ruang dan wilayah. Karena sampai kini Pemerintah Aceh belum membuat Qanun RTRW. “Menjadi kewajiban eksekutif dan legislatif membuat qanunnya, jika ada yang melanggar, harus diberikan sanksi yang berat dan tegas tanpa pilih kasih,” kata Yacob.

Utusan dari Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan sejumlah daerah lainnya yang daerah mereka masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), meminta Pemerintah Aceh merevisi kembali penetapan luas kawasan bebas hutan lindung (non-TNGL) sebelum Rancangan Qanun RTRW dan Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan RPJP disampaikan kepada DPRA untuk dibahas dan disahkan. Misalnya, Aceh Selatan dengan luas wilayah non-TNGL hanya sekitar 15 persen dari luas areal TNGL. Tuntutan yang sama juga disampaikan utusan dari Aceh Tenggara.

Lokakarya Gagasan Revitalisasi Forum Multipihak untuk Perlindungan Hutan Aceh dilaksanakan Bappeda Aceh. Kegiatan itu dibuka Asisten II Setda Aceh, Said Mustafa mewakili Gubernur Aceh. Peserta yang hadir dari berbagai pihak, termasuk SKPA, SKPD, anggota legislatif, LSM, NGO, dan sejumlah organisasi peduli lingkungan.(her)

200 Ribu Hektare Hutan Aceh Rusak

Banda Aceh, (berita2.com) : Greenomic Indonesia mengungkapkan, sedikitnya 200 hektare hutan Aceh rusak akibat rekonstruksi pasca musibah bencana gempa dan tsunami di provinsi paling ujung pulau Sumatera itu.

"Selain penebangan liar, rekonstruksi Aceh juga ikut berperan dalam laju kerusakan hutan Aceh saat ini," kata koordinator program nasional Greenomic Indonesia, Vanda Mutia Dewi di Banda Aceh, Selasa (10/11).

Greenomic Indonesia mencatat, berdasarkan perbandingan laju kerusakan hutan Aceh pada masa tanggap darurat penanganan bencana Aceh April 2005 dan April 2009 sangat signifikan.

Tingkat kerusakan hutan di Aceh sebelumnya hanya tercatat sekitar 50 ribu hektare yang diperoleh lewat citra satelit, namun kini sudah mencapai 200 hektare.

Vanda mengatakan, kerusakan hutan terbesar di Aceh terjadi di kawasan barat dan selatan Provinsi Aceh, yakni 56 ribu hektare di pantai barat dan 48 ribu hektare di pantai selatan.

"Kerusakan hutan di kawasan itu sebanding dengan kehancuran sebagian wilayah Aceh akibat bencana tsunami" kata Vanda.

Sementara kerusakan hutan di wilayah utara dan timur Aceh kini mencapai lebih dari 30 ribu hektare dan wilayah tengah Aceh lebih dari 19 ribu hektare.

Vanda mengatakan, kerusakan hutan ini akibat penebangan liar (illegal logging) dan proyek pembangunan saat rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami.

"Ini kerusakan hutan tercepat di dunia dalam hal penanganan bencana skala besar," kata Vanda.

Greenomic menilai kebijakan jeda tebang hutan yang dijalankan Pemerintah Aceh saat ini masih belum sempurna, sehingga perlu penguatan kembali agar hutan Aceh tidak bertambah rusak.

"Jadi tidak usah terkejut lagi kalau sekarang banyak terjadi bencana ekologi seperti banjir dan kekeringan. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk melakukan penguatan agar lingkungan tetap terjaga," katanya.(*un)

STUDI GREENOMICS INDONESIA: HUTAN ACEH TERANCAM


JAKARTA – Hasil studi Greenomics Indonesia tentang hutan di Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD) memperlihatkan ancaman yang sangat serius. Deforestasi atau
penebangan tutupan hutan selama kurun waktu 2002-2004 mencapai 200 ribu hektar.
Hampir 60 persen praktek deforestasi terjadi dikawasan dan hutan lindung termasuk
Taman Nasional Gunung Leuser. Akibatnya, degradasi hutan Aceh mencapai 1,87 juta
hektar.
Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi dalam pernyataannya kepada
Serambi di Jakarta, Jumat (20/1), menyebutkan lebih dari 81 persen deforestasi terjadi
pada 11 kabupaten di sepanjang pantai barat-selatan dan Aceh bagian tengah. “Lebih dari
83 degradasi hutan juga tersebar pada kawasan hutan di kabupaten-kabupaten tersebut,”
tukas Elfian, yang juga alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Syah Kuala (Unsiyah)
Banda Aceh.
Tujuh kabupaten disepanjang barat-selatan menyumbang deforestasi sebesar 45,37
persen, sedang empat kabupaten pada wilayah bagian tengah menyumbang 36,25 persen.
Sisanya tersebar disepanjang pantai utara, timur dan pulau-pulau diwilayah administrasai
Provinsi NAD. Menurut Elfian, tingkat deforestasi itu justru meruyak pada saat
penghentian sementara penebangan kayu Aceh (moratorium logging) mencapai 115 ribu
hektar kawasan konservasi dan hutan lindung.
Sementara itu prediksi spasial Greenomics menunjukkan selama 2005-2006 diperkirakan
deforestasi hutan Aceh mencapai angka 266 ribu hektar atau setara 4 kali lipat luas
Singapura dengan luas degradasi mencapai 2,2 juta hektar, setara 44 persen dari total luas
daratan Aceh. Greenomics mengkhawatirkan tragedi ekologi akan mengancam Aceh
seperti banjir bandang, tanah longsor dan kekeringan dalam skala besar. Investasi
rekonstruksi dan proses pemulihan sektor riil di Aceh juga dikuatirkan akan terimbas efek
negatifnya.
Untuk itu Greenomics meminta BRR harus memperhatikan secara serius kondisi ekologi
hutan Aceh tersebut dan mengambil tindakan dan kebijakan preventif yang cepat dan
tepat. “Rekonstruksi Aceh tidak bisa mengabaikan kondisi deforestasi dan degradasi
hutan Aceh tersebut, karena proses rekonstruksi telah mendorong tingkat deforestasi dan
degradasi hutan meningkat cepat selama ini sebagai akibat dari terbatasnya solusi
pemenuhan kebutuhan kayu,” demikian Elfian.(fik)